IPO BUMN Mandek Akibat Minim Transparansi

Jakarta – Rencana privatisasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke pasar modal melalui penawaran saham perdana (initial public offering-IPO) diperkirakan akan mandek atau tidak sesuai target yang diharapkan otoritas bursa. Pasalnya, kondisi pasar saham yang belakangan ini memburuk menjadi alasan tepat menghambat IPO pelat merah itu.

NERACA

Sebelumnya dikabarkan ada tiga BUMN yang disiapkan pemerintah untuk IPO tahun ini yaitu PT Semen Batu Raja, PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya. Namun jadwal ini belum termasuk IPO PT Pegadaian yang masih tarik ulur masuk bursa.

Pengamat pasar modal FE Univ. Pancasila Dr. Agus S. Irfani merasa pesimistis jika IPO BUMN akan memenuhi target di tahun ini. Berdasarkan data pribadinya,  hingga Juni perusahaan yang sudah IPO berjumlah lima, “Semua perusahaan yang sudah IPO tidak ada satupun dari BUMN. Soal Semen Baturaja yang ingin IPO di semester kedua ini juga masih belum jelas. Kondisi ini memungkinkan target tidak akan tercapai,”katanya kepada Neraca di Jakarta, Minggu (24/6).

Menurut dia, alasan kondisi pasar global yang masih negatif bukan faktor utama IPO BUMN gagal tahun ini. Namun kegagalan ini disebabkan minimnya perusahaan BUMN memiliki 5 komponen utama Good Corporate Governance (GCG) yang baik. “BUMN itu harus transparan, akuntabel, ada pertanggungjawaban, independen dan fairness-nya buruk. Jadi kalau banyak pengamat lain yang bilang karena sentimen global, saya tidak sependapat seperti itu,”ujarnya.

Kemudian soal adanya perebutan dana masyarakat di pasar seiring tren pasar obligasi dan rights issue yang marak, kata Agus bukan alasan bagi BUMN untuk tidak IPO. “Kalau saya bilang sih bukan karena takut akan perebutan dana di pasar. Tetapi karena ketidakjelasan komitmen BUMN itu sendiri. Perlu kekuatan super untuk membenahi BUMN, meski Menneg BUMN Dahlan Iskan sering berteriak,” paparnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, jika ingin IPO BUMN terlaksana dengan baik, maka penjamin emisi (underwriter) juga harus diseleksi dengan baik pula. Oleh karena itu, Agus menyarankan agar IPO BUMN tahun ini tidak hanya underwriter plat merah tetapi juga memberi kedempatan  underwriter swasta, baik lokal maupun asing.

Selain itu, harus diperhatikan pula bahwa perusahaan BUMN yang ingin IPO harus sehat dan memiliki kapitalisasi pasar besar. Tujuannya untuk menggaet investor asing lebih besar lagi. “Jangan sampai seperti kasus Krakatau Steel dan Garuda yang underwriternya berasal dari plat merah juga. Yang ada nanti malah hancur lagi karena sama-sama menutupi keborokan,”tandasnya.

Sementara ekonom FEUI, Budi Frensidy menilai, jika IPO BUMN tahun ini terlaksana hanya satu bisa dibilang gagal, “Rencana IPO BUMN terkesan mandek perlu dipertanyakan dan apakah ada rencana strategi lain dari BUMN,”ujarnya.

Kendati demikian, dirinya menegaskan, pelaksanaan IPO BUMN harus dilakukan dengan planning yang baik dengan mempertimbangkan waktu yang tepat. Selanjutnya, Budi menegaskan, tidak ada hubungan mandeknya IPO BUMN dengan kegagalan IPO Krakatau Steel dengan Garuda Indonesia. “Industrinya berbeda jadi efeknya juga berbeda. Krakatau Steel itu sebenarnya tidak gagal, namun memang itu dipengaruhi oleh harga hasil industrinya yang sedang turun. Sedangkan Garuda Indonesia memang ada proses yang tidak benar sehingga harga sahamnya jadi kemahalan dan ini membuat menguras modal underwriter-nya,” jelasnya.

Jangan Dipaksa

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan pemerintah tidak perlu memaksakan IPO sejumlah BUMN pada tahun ini jia belum siap, “Jangan paksakan dan pemerintah harus belajar dari IPO PT Krakatau Steel Tbk dan PT Garuda Indonesia Tbk yang dinilai tidak transparan dan akuntabel, baik saat penetapan harga maupun penjatahan saham,” tegasnya.

Menurut dia, sebelum melakukan IPO BUMN lagi, pemerintah diminta harus menyelesaikan secara tuntas dan transpapran IPO Krakatau Steel dan Garuda Indonesia yang masih menimbulkan banyak tanda tanya.

Dia mengatakan, untuk memperbaiki permodalan dan kinerja BUMN, tidak harus melalui privatisasi atau IPO. Namun bisa ditempuh dengan restrukturisasi dan mengimplementasikan prinsip tata kelola yang baik bagi seluruh BUMN. “Jika semua BUMN buru-buru diprivatisasi, ini akan mengganggu agenda “holdingisasi” dan sinergitas antar-BUMN yang dicanangkan pemerintah sendiri,” jelasnya.

Selain mempersiapkan privatisasi secara lebih baik dan transparan, menurutnya, Pemerintah perlu memprioritaskan restrukturisasi, “holdingisasi”, sinergisasi, dan profitisasi BUMN yang sudah direncanakan. “Program ini diharapkan bisa menolong BUMN-BUMN yang masih merugi dan membebani keuangan negara. Idealnya privatisasi dilakukan setelah restrukturisasi, dan profitisasi BUMN selesai,”tuturnya.

Sedangkan pengamat pasar modal dari Indo Surya Aset Manajemen Reza Priyambada menilai, ketidak tercapainya target IPO tahun ini karena permasalahan internal, mulai dari manajemen dan proses birokrasi.

Diakuinya, tidak mudah bagi BUMN untuk mencapai target IPO BUMN sebanyak lima perusahaan. Kondisi ini berbeda dengan perusahaan swasta yang ingin mendapatkan perolehan IPO. “Perusahaan swasta jika ingin IPO cukup menyerahkan laporan keuangan secara transparan, kemudian menentukan penjamin emisi mana yang akan ditunjuk, dan memilih fee mana yang kompetitif,”jelasnya.

Sementara dalam perusahaan milik pemerintah (BUMN) banyak proses yang harus dilalui dan melalui perdebatan yang alot tentunya di kalangan kementerian atau DPR. Sebelumnya, anggota Panja Privatisasi BUMN Komisi VI DPR-RI Memed Sosiawan pernah bilang, semua BUMN yang akan melakukan privatisasi diharapkan sementara waktu menghentikan semua proses program privatisasi yang sedang dijalankannya. Alasannya, kondisi pasar dan pelemahan IHSG yang memburuk. ria/lia/mohar/didi/bani

http://www.neraca.co.id/2012/06/24/ipo-bumn-mandek-akibat-minim-transparansi/