INILAH.COM, Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) saat ini sedang menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) agar dapat merealisasikan peningkatkan jumlah modal ditempatkan dan disetor.
PP bisa keluar bila BUMN aviasi ini mengantongi persetujuan rapat umum pemegang saham, kata Direktur Keuangan Garuda, Handrito Hardjono di Jakarta, yang dikutip dari Antara, Jumat (15/6/2012).
Rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor, katanya, dimulai tahun 1993. Saat itu, Kementerian Keuangan menyetujui penetapan status unit "jet engine test cell' berkapasitas 100.000 "pound trust" yang pengadaannya melalui DIP Kementerian Perhubungan tahun 1982-1983 (eks Protocol Loan Perancis) dengan nilai sebesar Rp8.401.219.715, sebagai tambahan penyertaan modal negara kepada perseroan.
"Ini bukan tambah modal tanpa HMETD. Hanya meresmikan tambahan modal yang sudah lama diberikan pemerintah, yaitu sejak 1993," kata Handrito dalam pesan singkatnya.
Ia menegaskan karena PP belum keluar, maka tambahan PMN belum dicatat sebagai modal disetor. PMN ini baru dicatat sebagai "add paid up capital". "Jumlahnya [PMN] pun relatif kecil hanya Rp8 miliar," ungkapnya.
Saat ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham perseroan per 1 Januari 2012 (setelah kuasi reorganisasi) sebelum rencana transaksi penambahan penyertaan modal negara, antara lain saham seri A Dwiwarna milik pemerintah sebanyak 1 lembar saham (0,00 persen) dan saham seri B dikuasai oleh pemerintah sebanyak 15.653.127.999 lembar (69,14 persen) senilai Rp7,269 miliar dan masyarakat memiliki 6.987.868.000 lembar saham (30,86 persen) senilai Rp3,242 miliar.
Setelah adanya penambahan PMN, maka jumlah modal ditempatkan dan disetor sekitar Rp10.513.823.363.715 (1.162.923.420 dolar AS) setara dengan 22.840.996.000 lembar saham (100 persen).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar